Berbagai kebijakan Anti Rakyat Mewarnai 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK

Runtuhnya Mitos Satrio Pinigit Dalam Pemerintahan Jokowi-JK

JOYOBOYO meramalkan akan munculnya Satrio Piningit yang nanti akan membawa Indonesia ke masa keemasannya.Satrio Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang Pemimpin1. Satrio Pinigit adalah sifat seorang petarung sejati dalam menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Satrio Piningit disebutsebut sebagai anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda seperti manusia pada umumnya yang sederhana dan merakyat.

Setidaknya ramalan joyoboyo tentang gelar Satrio Pinigit ini dianugerahi kepada Jokowi di masa pencalonan Presiden, yang akhirnya dirinya memenangkan pertarungan Pilpres 2014 dengan menyisihkan kandidat pasangan Capres lain Prabowo-Hatta Rajasa. Akan tetapi, ramalan ini pun berlahan-lahan meleset layaknya cerita mitos yang tidak akan pernah terbukti kebenarannya. Jokowi yang disebut sebagai Satrio Pinigit hanya menjadi bentuk pengkultusan dirinya sebagaimana di abad pertengahan yang digunakan seorang pemimpin untuk memenangkan pertarungan di antara penjahat yang merebut kursi kekuasaan. Kekuasaan yang empuk telah diraih Jokowi-JK. Cerita tentang pemimpin yang membela kebenaran dan merakyat berlahan-lahan terkuak menjadi mitos belaka, yang sama halnya dengan pengultusan atas gelar Satrio pinigit Jokowi.

Pemerintahan Jokowi-JK semakin menyusahkan rakyat saja

Pada 28 Januari 2015 tepat menjadi 100 Hari dari pemerintahan Jokowi-JK semenjak dilantik 20 Oktober 2014 sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia. 100 Hari berkuasa, berbagai kebijakan pun telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan visi, misi dan programnya, baik yang dibungkus dalam Revolusi mental, TRISAKTI dan Nawacitanya. Harapan masyarakat akan perubahan sosial dalam bernegara

dan berbangsa di bawah pemerintahan Jokowi-JK tentu sangatsangatlah besar. Ini menjadi ekspresi sekaligus tuntutan masyarakat yang selama ini menderita di bawah pemerintahan

10 tahun SBY.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu di bawah pemerintahan Jokowi-JK, berbagai persoalan di tengah masyarakat pun tidak kunjung dapat diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Perampasan dan monopoli tanah, politik upah murah, lapangan kerja yang sempit, pendidikan dan kesehatan yang mahal, kekayaan alam dikuasai asing, praktek korupsi merajalela serta pencabutan subsidi masih menjadi arah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK. Berlahan-lahan masyarakat pun mulai mempertanyakan keberpihakan dan komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam mensejahterahkan rakyat. Program reforma agraria dan industri nasional sebagai cita-cita rakyat Indonesia yang dijanjikan Jokowi-JK mengalami kemandekan, bahkan berubah haluan menjadi bentuk-bentuk penghisapan baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Ini menjadi realita dalam 100 Hari pemerintahan Jokowi-JK. Keadaan ini membuat masyarakat Indonesia mulai memandang sinis dan berlahan memudarkan kepercayaan  Rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintahan yang disebut merakyat dan populis ini, mulai menujukkan wajah aslinya yang tidak disukai rakyat. Karena rakyat sesungguhnya membenci pemerintah yang suka bersandiwara demi mengobral dan  mengilusi nasib rakyat. Kebijakan-kebijakan anti rakyat yang telah ditetapkan pemerintahan

Jokowi-JK selama 100 Hari berkuasa di Indonesia;

1. Pembangunan nasional Indonesia masih menyandarkan dan mengabdi pada asing.

Salah-satu ciri negara yang berdaulat dan mandiri sepenuhnya adalah mampu mewujudkan kredo pembangunan nasional yang berdiri di atas kakinya sendiri tanpa adanya cengkraman kuasa asing (imperialism) atau pun kekuatan-kekuatan pengusaha besar dalam negeri. Pembangunan nasional secara rill harus dapat digerakkan mayoritas rakyat sebagai aktor utamanya. Dalam hal di Negara Indonesia adalah kaum tani dan klas buruh. Namun Pemerintahan Jokowi-JK pada setiap lawatan pertemuan forum konsolidasi

regional dan internasional yang merupakan media kepentingan Asing/imperialisme AS (KTT ASEA, KTT APEC, G20) memposisikan diri sebagai Sales yang menjual kekayaan alam dan manusia Indonesia kepada perusahaanperusahaan raksasa korporasi imperialisme khususnya AS2. Artinya di bawah Pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia masih menjadi pelayan setia bagi negara maju khususnya AS untuk menyediakan bahan mentah murah,

tenaga kerja murah, tempat pemasaran dan sasaran eksport kapital (investasi dan hutan).

2. Jokowi-JK Melancarkan Praktek pencabutan subsidi rakyat

Pemerintahan Jokowi-JK melancarkankebijakan pencabutan subsidi rakyat secara menyeluruh di semua bidang, mulai dari BBM, TDL, LPG hingga pencabutan subsidi bibit dan pupuk terhadap kaum tani. Pencabutan subsidi rakyat adalah inkonstitusional yang bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin subsidi sebagai hak rakyat. Sama halnya dengan pencabutan subsidi di bidang pertanian3. Ini merupakan bentuk pengingkaran Jokowi terhadap program-programnya yang menjanjikan akan mendukung dan mensejahterahkan kaum tani. Dan kondisi ini akan semakin menyengsarrakan petani Indonesia untuk mengelola lahannya. Dan penghapusan subsidi ini hanya akan memberikan keuntungan besar kepada perusahan monopoli bibit dan pupuk seperti Cargil, Munsanto, ADM, Syngenta yang sebagian besar milik imperialisme AS dan Eropa. Pencabutan subsidi ini adalah wujud kebijakan Neo-liberal Imperialisme AS yang dijalankan Pemerintahan Jokowi-JK. 3. Pembangunan Infrastuktur secara besar-besaran oleh Jokowi-JK bukan untuk rakyat, namun berguna sebagai fasilitas atas kepentingan investor

asing di Indonesia. Jokowi-JK telah mempersiapkan pembangunan infrastuktur secara besar-besaran mulai dari pembangunan Jalan tol 1000 Km, 24 Pelabuhan Internasional & 1000 Pelabuhan standart, 10 Bandara Internasional, serta rel kereta api 3097 Km4. Tentu semua pembangunan infrastuktur ini bukan untuk kepentingan rakyat. Tapi pembangunan

infrastuktur ini adalah fasilitas perdagangan untuk memberikan pelayanan bagi investor asing khususnya imperialisme AS dan pengusaha besar dalam negeri untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas sirkulasi modalnya. Sehingga dapat memberikan super profit yang lebih besar lagi dengan mengeruk kekayaan alam dan manusia di Indonesia.

4. Jokowi-JK tetap meneruskan Megaproyek MP3EI yang selama ini terbukti hanya  Melayani kepentingan perusahaan raksasa asing dan merampas hak dasar rakyat.

Megaproyek MP3EI selama ini hanya memberikan keuntungan yang besar bagi perusahan raksasa khususnya AS beserta investor asing. Dengan dalih pemerataan pembangunan daerahdaerah, Jokowi-JK tetap bersikukuh menjalankan Megaproyek MP3EI.

Jokowi-JK mengabaikan jutaan rakyat Indonesia yang terampas tanahnya akibat  Pembangunan-pembangunan megaproyek MP3EI tersebut. Penguasaan kekayaan alam dan manusia dari bisnis di setiap koridor-koridor MP3EI, semakin memasifkan perampasan hak- hak dasar rakyat baik upah, tanah, kerja yang membuat rakyat Indonesia semakin miskin pula. Ini sangat bertentangan dengan konsep kemandirian dan kedaulatan atas pembangunan di Indonesia yang bersandar dan berpihak pada imperialisme. MP3EI selama ini juga telah terbukti meningkatkan konflik yang meningkatkan pelanggaran HAM di Indonesia.

5. Kebijakan Jokowi-JK Menaikkanmenurunkan harga BBM adalah bentuk  ketertundukan terhadap mekanisme pasar.

Kenaikan harga BBM dengan alasan defisit anggaran adalah sebuah pembohongan

publik yang membodohi rakyat. Alasan ini juga sudah digunakan oleh rejim SBY yang telah

dibantah oleh rakyat sebelumnya dan bahkan penolakan itu dari PDI P itu sendiri yang notabenenya partai berkuasa saat ini. Subsidi adalah mitos, sebab pemasukan dari hasil penjualan minyak kepada masyarakat jauh lebih besar ditimbang subsidi yang dianggarkan

di APBN tiap tahunnya. Artinya penjualan minyak selama ini telah memberikan keuntungan yang besar bagi pemasukan negara. Sementara itu menaikkan BBM disebut Jokowi sebagai langkah untuk mengalihkan subsidi dari komsumtif ke infrastuktur. Ini sesuai dengan megaproyek Jokowi untuk memperbaiki infrastuktur demi memperlancar aktivitas ekonomi asing khusunya imperialisme AS di dalam negeri. Sementara adanya penurunan harga BBM di dalam negeri dengan alasan merosotnya harga minyak dunia adalah strategi Jokowi-JK untuk menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar yang dikendalikan imperialisme AS (Nymex). Sementara itu, ke depan rencananya premium akan dicabut dan rakyat akan memakai pertamax non-subsidi. Ini menjadi kebijakan anti rakyat Jokowi-JK yang merugikan akibat ketidakberdayaan melawan tuannya asing. Bahkan rencananya harga distribusi minyak kepada masyarakat akan dapat berubah-ubah per 2 minggu sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia. Inilah menjadi bukti negara Indonesia tidak berdaulat atas pengelolahan minyak di dalam negeri yang dikuasai asing 90%, sehingga kita harus tunduk pada mekanisme pasar yang ditentukan AS.

 Dan menjadi sangat polemik bagi rakyat atas hal ini, sekalipun harga minyak dalam negeri sudah turun,Namun harga-harga kebutuhan bahan pokok dan barang tidak ikut turun. Malah harga-harga kebutuhan pokok tetap dan terus mengalami inflasi akibat mengikuti mekanisme pasar dalam Nmenentukan harga BBM. Harga-harga sembako, kontrakan/kost-kost, barangbarang, transportasi dan lain-lain tetap melambung tinggi dan semakin memberatkan kehidupan rakyat. Ini menjadi konsekuensi atas kebijakan Jokowi-JK dalam mengelola energi yang tetap diserahkan pada asing sepenuhnya.

6. Pemerintahan Jokowi-JK tidak sedikit pun menjalankan Reforma agraria sejati dan Industri nasional untuk rakyat

Selama reforma agraria sejati tidak dijalankan di Indonesia, maka tidak akan ada demokrasi yang mampu mensejahterahkan rakyat Indonesia. Demokrasi yang ada akan tetap menjadi prosedural dan menjadi milik segelintir minoritas untuk menimbun kekayaan semata dengan menindas dan menghisap rakyat. Reforma agraria melalui jalan land reform (tanah untuk rakyat) adalah keharusan yang wajib dilaksanakan di Indonesia. Ini menjadi

jalan menuju pembangunan industri nasional yang membuat rakyat madiri dan berdaulat di atas kakinya sendiri. Namun, reforma agraria yang merupakan salah-satu prioritas program

Jokowi hanya menjadi isapan jempol yang jauh dari kenyataan. Persoalan ini akan beririsan dengan persoalan pembangunan industri nasional di Indonesia. Karena terbukti Jokowi-JK secara getol mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya membangun

industri-industri di Indonesia. Untuk memberikan pelayanan kepada investor asing selain pembangunan infrastuktur, Jokowi mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempermudah

investor asing untuk menguasai kekayaan alam dan manusia di Indonesia. Mulai dari perijinan investasi dipermudah sampai instrumen- instrumen melanggengkan politik upah murah di Indonesia seperti RPP Pengupahan dan kebijakan upah buruh yang dapat dibayar di bawah UMP oleh perusahan-perusahaan “menengah”. Ini adalah tipu muslihat yang dijalankan Jokowi-JK untuk merampas dan semakin memberikan upah murah kepada buruh-buruh di Indonesia.

7. Jokowi-JK siap menyambut MEA 2015

 Jokowi-JK bukan malah melihat MEA sebagai ancaman kedaulatan Indonesia. Namun Jokowi-JK tetap menjalankan MEA sebagaimana pemerintahan negara-negara boneka di ASEAN yang bersikukuh mewujudkan pasar tunggal ASEAN yang terintegrasi pada kepentingan kapitalisme monopoli internasinaonal khususnya AS. Pasar bebas MEA ini akan semakin mempermulus agendaagenda kebijakan Neo-Liberal Imperialisme AS di Indonesia atas arus bebas modal, investasi, perdagangan barang dan jasa, tenaga keja, dan

IPTEK 5yang akan bertentangan dengan aspirasi rakyat atas kebutuhan Reforma Agraria dan Industri Nasional untuk membangun Indonesia yang mandiri, merdeka, bebas dan berdaulat sepenuhnya.

8. Pemerintahan Jokowi tidak lantas memberikan Pendidikan wajib belajar 12 tahun dan terjangkau untuk pendidikan tinggi

            Jokowi JK yang mempunyai program pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat Indonesia, masih menjadi sebatas janji belaka yang tidak direalisasikan sama sekali. Adapun KIP menjadi suapan politik belaka yang tidak berarti apa-apa bagi rakyat untuk meningkatkan akses rakyat atas pendidikan. Demikian persoalan biaya pendidikan tinggi di Indonesia, Jokowi-JK tidak mempunyai kebijakan apaapa untuk mengubah praktek komersialisasi dan privatisasi di dunia pendidikan tinggi. Jokowi-JK tetap mempertahankan praktek otonom keuangan dalam pengelolahan perguruan tinggi, yang akan membuat biaya kuliah tidak turun-turun tapi semakin melambung tinggi baik dalam

bentuk UKT atau jenis pembayaran lainnya.

9. Jokowi-JK menunjukkan watak pemerintahan yang anti Demokrasi dan HAM

            Berbagai kasus kekerasan dan refresifitas tetap menjadi tontonan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Penembakan terhadap 5 siswa di Paniai Papua, penyisiran dan pengusiran terhadap masyarakat desa Utiniki, Papua, represifitas dan kriminalisasi penangkapan terhadap demonstran pada aksi penolakan kenaikan harga BBM (1 orang meninggal di Makassar). Selain itu, beberapa kebijakan yang anti demokrasi dan HAM yang dipertahankan Jokowi-JK seperti; UU Ormas, UU PKS, UU Intelijen, RUU Kamnas. Sementara kebijakan baru yang dikeluarkan mulai hampir mirip dengan kebijakan militeristik Orde Baru; Tentara (Babinsa) masuk desa, Penyegaran Menwa di Kampus dan

meningkatkan anggaran alutsista.

10. Pemerintahan Jokowi-JK tetap tidak berkomitmen menyelesaikan Praktek Korupsi

            Kisruh Polri VS KPK adalah sebagai cerminan pemerintahan jokowi-JK yang masih lemah untuk mengentaskan praktek korupsi di Indonesia. Bahkan konflik ini bermula dari

pencalonan BG sebagai Kapolri yang sebenarnya telah terendus sebagai pemilik rekening gendut di Polri hingga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun Jokowi tetap mencalonkan BG sebagai Kapolri yang kemudian diloloskan oleh DPR RI. Kisruh ini tetap berlanjut, namun Jokowi-JK tidak dapat meredam, malah semakin terjadi pertarungan yang alot dan membuat masyarakat resah, yang selama ini mempunyai aspirasi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun, ini menjadi catatan merah bagi pemerintahan

Jokowi-JK sebagai ciri khas dari kapitalis birokrat yang melanggengkan penyakit korupsi  untuk menggerogoti rakyat. Lantas, Apakah Jokowi-JK layak disebut Pemerintah rakyat ? TIDAK Berdasarkan paparan atas kebijakankebijakan yang telah diambil Jokowi-JK selama 100 Hari berkuasa di Indonesia, semakin memberikan penilaian objektif bagi seluruh rakyat dalam memahami kemana arah Indonesia 5 tahun ke depan. Indonesia akan tetap hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan karena kekayaan alam dan manusia sepenuhnya diperuntukkan untuk kepentingan asing (imperialisme) dan borjuasi besar serta tuan tanah di Indonesia. Perkebunan, hasil pertanian, hutan, laut, tambang akan semakin tergerus dalam cengkraman kebijakan Neo-liberal 6untuk dikuasai oleh tuan dari pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintahan Jokowi-JK tetap menjadi kaki tangan yang sama halnya dengan SBY dalam melayani kepentingan mereka merampas hak-hak dasar rakyat.

            Pemerintah Jokowi-JK mustahil menjalankan program Landreform sejati dan Industri nasional sebagai aspirasi umum rakyat Indonesia. Sebaliknya, pemerintah boneka AS ini akan tetap menjadikan Indonesia sebagai negeri yang miskin dan terbelakang (setengah jajahan dan setengah feodal), menjadi penghasil bahan mentah dan setengah jadi bagi industri imperialis, pasar bagi barang komoditas industri imperialis, buruh murah untuk melayani industri asing saja serta sasaran eksport kapital imperialisme AS dan negara maju lainnya. Rakyat akan semakin mengalami penghidupan yang sulit dan berat ke depan, jika menyaksikan kebijakan rejim Jokowi-JK saat ini.

            Maka ke depan kita harus semakin mengobarkan semangat perjuangan dalam menghadapi rejim boneka imperialisme AS yang anti rakyat untuk memenangkan hak-hak dasar pemuda mahasiswa dan rakyat yang dirampas.

Rachmad P Panjaitan

(Ketua PP FMN)

Berbagi :