Hari Buruh Internasional (May Day) 2018
“Sambut May Day Dengan Mobilisasi dan Aksi Massa Menentang Kebijakan dan Tindasan Fasis Rezim Jokowi-JK Boneka Imperialis Amerika Serikat"
1 Mei 2018 juga menjadi momentum istmewa 10 tahun perjuangan FPR menentang 3 musuh rakyat; imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat. FPR mengkoordinasikan mobilisasi dan aksi massa di luar negeri, yakni Hong Kong dan 21 (dua puluh satu) propinsi di Indonesia: DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Puncak aksi massa akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018 yang berpusat di Istana Negara, Jakarta dan secara serentak di tiap kota/kabupaten dan luar negeri.
Menjelang 1 Mei 2018, FPR juga melaksanakan berbagai kegiatan melalui kerjasama dengan berbagai organisasi sektoral anggota FPR ataupun jaringan organisasi lainnya. Edukasi massa, dialog, seminar, aksi piket, penyebaran selebaran menjadi rangakain kegiatan dalam rangka memperkuat semangat dan kesadaran massa luas tentang pentingnya perjuangan klas buruh, kaum tani, dan rakyat tertindas lainnya dalam momentum May Day 2018.
FPR telah menetapkan tema kampanye May Day tahun 2018 adalah _Galang Persatuan Rakyat, Lawan Kebijakan dan Tindasan Fasis Rezim Jokowi-JK Boneka Imperialis Amerika Serikat_.
Tema ini mendasarkan pada kondisi klas buruh, kaum tani, dan rakyat di berbagai sektor lainnya yang terus mengalami kemerosotan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan akibat dominasi dan belenggu Imperialisme dan feodalisme melalui pemerintah yang berkuasa saat ini. Imperialisme AS terus melipatgandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri demi bertahan hidup dari derita krisis over produksi dan kapital yang tak terpulihkan.
Rezim Jokowi-JK terus melahirkan kebijakan karpet merah, dan jalan mulus bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional (imperialis). Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. PKE jilid IV telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan untuk memastikan politik upah terus berjalan. Sejak diterapkan, kini upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8 persen. Klas buruh dan pekerja lainnya mengalami defisit yang semakin tajam karena kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi dan cepat.
Skema Labour Market Flexibility (fleksibilitas pasar tenaga kerja) berupa kontrak jangka pendek, outsourching, dan pemagangan terus diperkuat untuk memastikan keuntungan super bagi imperialis dan borjuasi besar komparador. Skema ini merampas hak klas buruh atas kepastian kerja dan kesejahteraan. Pemagangan Nasional meningkatkan keuntungan bagi pengusaha karena mengurangi pengeluaran untuk upah buruh (merampas upah). Dengan skema ini, buruh (magang) bekerja dengan beban yang sama dengan buruh (tetap), namun hanya diberikan upah (uang saku) sekitar 60 - 70% dari upah minimum.
Rezim Jokowi juga terus mengintensifkan perampasan tanah lebih sistematis melalui program Reforma Agraria Palsu. Program bagi-bagi sertifikat dan perhutanan sosial sesungguhnya melegitimasi perampasan dan monopoli tanah yang semakin luas dan sama sekali tidak mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Sebaliknya, semakin menjerat kaum tani dalam skema perampasan tanah, dan melahirkan buruh tani ataupun pengangguran di perdesaan. Kondisi ini semakin memperburuk krisis di Indonesia.
Pada momentum May Day tahun ini, gerakan buruh dan rakyat Indonesia juga akan dihadapkan dengan kontestasi elektoral; Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kontestasi seperti ini berpotensi menyeret klas buruh dalam politik praktis dukung-mendukung calon, ilusi janji perubahan nasib buruh, gesekan horizontal di kalangan gerakan buruh, ataupun langkah praktis membangun kekuatan alternatif sebagai pembanding bagi politik penguasa saat ini.
FPR menegaskan bahwa fokus perjuangan politik klas buruh dan rakyat Indonesia saat ini adalah mengintensifkan perlawanan terhadap seluruh kebijakan dan tindasan fasis yang menyengsarakan klas buruh, dan kaum tani serta rakyat tertindas lainnya. Sedangkan tuntutan utamanya adalah menuntut perbaikan upah bagi klas buruh, menentang program reforma agraria palsu dan wujudkan reforma agraria sejati sebagai dasar bagi terbangunnya industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan sejati seluruh rakyat Indonesia. Tuntutan ini menjadi dasar bagi persatuan politik perjuangan rakyat Indonesia.
Peringatan Hari Buruh Internasional adalah momentum perjuangan seluruh rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia. Oleh karena itu, pada peringatan May Day 2018, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyerukan kepada seluruh klas buruh dan rakyat Indonesia agar terus memperkuat dan memperluas persatun serta mengintensifkan perlawanan dengan gegap gempita melancarkan aksi-aksi dan mobilisasi massa seluas-luasnya menentang semua kebijakan yang menindas dan menghisap serta menyengsarakan rakyat secara ekonomi, politik dan kebudayaan.
#MayDay2018
#10ThFPR
Jakarta, 23 April 2018
Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Rudi HB. Daman
Koordinator Umum
Kontak Person:
Rudi HB Daman (Koordinator) : +6281213172878
Symphati Dimas (Sekretaris) : +6282227526399
